Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahnya aktifitas produksi dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu ada yang namanya prinsip ekonomi, yaitu langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Se dangkan sistem ekonomi adalah adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran atau suatu sistem yang mengatur tentang kehidupan ekonomi, guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Setiap negara mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengatur kehidupan ekonominya, hal ini tergantung kepada falsafah dan ideologi yang dianutnya.

Secara teoritis terdapat tiga aliran besar dalam system perekonomian; yaitu: sitem kapitalisme, sosialisme, dan paradigma ekonomi Islam. Dalam operasionalnya, ekonomi Islam mempunyai karasteristik dan landasan yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme yang nantinya juga akan mempengaruhi dunia industri.

Adalah Robert Skidelsky seorang anggota Mejelis Tinggi Inggris, Guru Besar Ekonomi Politik di Universitas Warwick dan penulis Biografi Ekonomi John Maynard Keynes. Pada tahun 1995 dia menulis sebuah buku yang berjudul “The World After Communism” atau Dunia Setelah Komunisme. Dalam bukunya itu dia bertanya akankah ada dunia setelah kapitalisme?

LATAR BELAKANG

Kapitalisme selalu mengalami krisis, bahkan krisis saat ini adalah yang paling parah sejak 1930-an. Pertanyaan ini muncul karena peradaban Barat dirasakan semakin tidak memenuhi harapan, terbebani oleh sistem insentif guna menghimpun kekayaan, tetapi malah merusak kemampuan seseorang untuk menikmatinya. Kapitalisme mungkin sudah mendekati ketidakmampuan menciptakan kehidupan yang “lebih baik” – setidaknya di negara-negara kaya dunia. Lebih baik maksudnya adalah lebih baik secara etis, bukan secara materi. Penumpukan kekayaan materi memang tidak bisa dihindari, meskipun bukti-bukti menunjukkan bahwa penumpukan kekayaan materi ini tidak lagi membuat orang bahagia. Ketidakpuasan bahkan tertuju pada kualitas dari suatu peradaban dimana produksi barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan sudah menjadi tujuan utama kebanyakan orang.

Kapitalisme semula merupakan sistem yang dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan. Dengan menyelenggarakan produksi secara efisien, dan mengarahkan kepada pencapaian kesejahteraan (bukan kepada kekuasaan), dan hasilnya memang ada bahwa kapitalisme telah mengangkat banyak negara di dunia keluar dari lembah kemiskinan. Pertanyaanya adalah, apa jadinya dengan sistem semacam itu bila kelangkaan itu menjadi kelimpahan yang berlipat ganda? Akankah ia akan terus menghasilkan barang-barang yang sama, merangsang selera yang sudah jenuh dengan benda baru dan hanya memberikan kegembiraan sesaat? Seberapa lama lagi keadaan seperti ini dapat terus berlangsung? Akankah kita hidup di abad yang akan datang dengan bergelimang benda-benda yang tidak perlu?

Seabad yang lalu, alternatif kapitalisme itu adalah sosialisme. Tapi sosialisme dalam bentuk klasiknya mengalami kegagalan. Produksi yang dikelolah oleh negara lebih rendah mutunya jika dibandingkan dengan yang dikelolah oleh swasta karena berbagai alasan, selain merusak pilihan dan keragaman. Dan, sejak ambruknya komunisme, belum ada lagi yang alternatif yang pantas untuk menggantikan kapitalisme.

PERMASALAHAN

Adam Smith misalnya, mengakui bahwa pembagian kerja (division of labor) akan membuat sebagian pekerja menjadi bodoh dengan tidak dimanfaatkannya keterampilan non-spesialisasi yang mereka miliki. Namun Adam Smith berfikir inilah harga –mungkin bakal ditebus melalui pendidikan– yang pantas dibayar karena meluasnya pasar akan meningkatkan pertumbuhan kekayaan.

Para penganjur perdagangan bebas saat ini memberi argumentasi yang sedikit banyak sama seperti Adam Smith. Mereka biasanya mengakui bahwa perdagangan bebas memang mengorbankan pekerjaan, tapi menambahkan bahwa program-program pelatihan ulang akan memberi mereka yang kehilangan pekerjaan berbagai pekerjaan baru “dengan nilai yang lebih tinggi”. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa, walaupun negara-negara (atau wilayah-wilayah) yang kaya tidak lagi perlu manfaat dari perdagangan bebas, mereka tetap terus menanggung ongkosnya.

Para pembela sistem kapitalisme biasanya menjawab; terserah kepada individu-individu untuk membuat pilihan mereka sendiri. Jika orang mau keluar dari sistem kapitalisme, silahkan saja. Dan, sebenarnya, banyak diantara mereka yang drop out dengan berbuat demikian. Demokrasi, juga berarti kebebasan meninggalkan kapitalisme.

Jawaban seperti itu memang kuat, tapi naif. Masyarakat tidak menentukan pilihannya secara tersendiri. Pilihan yang mereka lakukan ada dalam kerangka yang dibentuk oleh budaya yang dominan dalam masyarakat tersebut. Apakah memang benar tekanan terus-menerus untuk mengkonsumsi itu tidak berpengaruh terhadap pilihan-pilihan yang ada?

Kita bisa melarang pornografi dan kekerasan di layar TV, karena kita yakin bahwa pornografi dan kekerasan membawa pengaruh negatif, namun kita juga harus meyakini bahwa iklan-iklan tanpa batas yang mempromosikan barang-barang konsumsi itu berpengaruh cuma terhadap distribusi permintaan, bukan total permintaan!

Para pembela kapitalisme kadang-kadang berargumen bahwa semangat memiliki itu begitu kuat dalam diri manusia sehingga tidak ada yang dapat menghilangkan nafsu ini. Sifat manusia ini merupakan gabungan nafsu dan peluang yang saling bertabrakan. Sudah menjadi fungsi budaya (termasuk agama), mendorong sebagian orang mengekspresikan dirinya dan membatasi yang lain.

Sebenarnya, “semangat kapitalisme” merasuk dalam kehidupan manusia ini belum lama dalam sejarah. Sebelum itu, pasar jual-beli barang dipagari restriksi hukum dan moral. Seseorang yang mencurahkan kehidupannya semata-mata untuk menghimpun harta tidak dianggap sebagai panutan yang baik. Keserakahan, nafsu menghimpun kekayaan, dan iri hati termasuk kelemahan-kelemahan fatal manusia. Riba (melipatgandakan uang dengan uang) dianggap melanggar hukum agama.

Presiden George Bush pada Maret 2008 pernah mengakui kelemahan sistem kapitalis dan setuju mengatur kembali semua lembaga keuangan. Pada pertemuan G-8 tahun 2008, di Davos-Swiss, George Soros juga pernah menegaskan bahwa gejolak pasar keuangan global tidak bisa diatasi dengan penurunan suku bunga atau penyuntikan dana. Banyak sekali kepalsuan dalam laporan keuangan, dan maraknya praktek-praktek penipuan menyebabkan lembaga keuangan global terjerambab dalam kebangkrutan massal.

PEMBAHASAN

Sebagai perbandingan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau telah mengajarkan pelaksanaan ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi syariah terjadi dengan seluruh contoh derivatifnya, termasuk keuangannya berkembang sangat pesat dan meluas ke pelosok dunia, termasuk ke Eropa, Afrika, bahkan sampai ke India dan Indonesia. Namun, sejak abad ke 16, peranan Islam mulai menurun. Saat itu mulai muncul ekonomi berdasarkan kekuatan modal dan kekuasaaan, yang lebih dikenal sebagai sistem kapitalisme atas saran Guru Besar Kapitalisme Adam Smith.

Ironisnya pada abad ke-18 keserakahan menjadi perbuatan yang terhormat secara moral. Sekarang orang menganggap tidak ada dosanya mengubah kekayaan ke dalam bentuk uang dan menggunakannya untuk melipatgandakan jumlah uang tersebut, karena berbuat demikian dianggap membawa manfaat bagi umat manusia.

Inilah yang mengilhami gaya hidup Amerika, di mana uanglah yang menentukan segalanya. Diakhirinya kapitalisme berarti berakhirnya dorongan untuk mendengarkan rayuannya. Orang akan mulai menikmati apa yang mereka miliki, bukan selalu menginginkan lebih banyak. Kita bisa membayangkan suatu masyarakat pemilik kekayaan pribadi yang tujuan utamanya adalah menikmati hidup yang baik, bukan mengubah kekayaan mereka menjadi “modal”.

Usaha penyediaan jasa-jasa keuangan akan berkurang, karena mereka yang kaya tidak lagi selalu ingin menjadi lebih kaya. Sementara semakin banyak orang merasa berkecukupan dengan apa yang sudah mereka miliki, kita bisa berharap semangat menghimpun kekayaan itu tidak lagi dihargai masyarakat. Kapitalisme dianggap sudah menyelesaikan tugasnya, dan motif mengejar kekayaan ini akan menjadi bagian dari masa lalu.

Menelanjangi keburukan keserakahan ini mungkin bisa terjadi hanya di negara-negara dimana warganya sudah memiliki lebih daripada yang mereka butuhkan. Dan bahkan di negara-negara ini pun masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ekonomi akan lebih stabil dan warga akan lebih bahagia jika kekayaan dan pendapatan terbagi lebih merata.

Pandangan yang secara ekonomi membenarkan ketidaksetaraan pendapatan yang lebar ini–yang dianggap perlu untuk merangsang orang agar lebih produktif–ambruk ketika pertumbuhan tidak lagi dianggap segalanya. Dalam judul yang sama dari Project Syndicate, 2011 menyampaikan bahwa sosialisme mungkin bukan alternatif kapitalisme, tapi apakah mungkin ia ahli warisnya? Yaitu yang akan mewarisi bumi bukan dengan merampas hak milik orang-orang kaya, melainkan dengan memberikan motif dan insentif perilaku yang tidak ada kaitannya dengan akumulasi kekayaan. Akankah?

KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH

Dalam konsep Karl Marx, agama merupakan faktor penghambat bagi terciptanya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (an obstacle to economic growth). Dalam konsep ekonomi syariah terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Perbagai kegiatan ekonomi, khususnya transaksi harus berdasarkan keseimbangan dan kedua nilai tersebut. Hal ini menunjukan sebuah konsep ekonomi yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang di antara individu masyarakat.

Sistem  perekonomian kontemporer hanya terkonsentrasi terhadap peningkatan utility dan nilai-nilai materialisme suatu tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme dan etika kehidupan masyarakat. Sistem kapitalisme memisahkan intervensi agama dari perbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi, padahal pelaku ekonomi merupakan penggerak utama bagi perkembangan peradaban dan perekonomian masyarakat. Akhirnya, kehidupan ekonomi masyarakat terbebas dan koridor agama, sehingga kebijakan individualah yang berperan dalam pengembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian, terbentuklah individu-individu yang bersifat individualistik dan materialistik.

Dalam kerangka konsep kebebasan individu pada kegiatan ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Realitasnya, konsep kebebasan tersehut menimbulkan kerancuan bagi proses distribusi income (pendapatan) dan kekayaan. Selain itu, sistem tersebut secara otomatis mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu pemilik modal dan para pekerja. Dalam konsep sosialisme, masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikit pun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan.

Dalam ekonomi Islam atau syari’ah, tidak menafikan intervensi pemerintah, Kebijakan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan ketika perekonomian dalam kondisi darurat, selama hal itu dibenarkan secara syar’i. Intervensi harus dilakukan ketika suatu kegiatan ekonomi berdampak pada kemudharatan bagi kemaslahatan masyarakat. Intervensi juga harus diterapkan ketika pasar tidak beroperasi secara normal akibat penyimpangan mekanisme pasar, seperti halnya kebijakan pemerintah dalam memberantas monopoli (false demand and supply) dan mekanisme pasar. Maka dan itu, tetap dibenarkan kepemilikan individu dan kebebasan bertransaksi sepanjang tetap dalam koridor syar’iyah. Kebebasan tersebut akan mendorong masyarakat untuk beramal dan berproduksi demi tercapainya kemaslahatan hidup bermasyarakat.

Hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Manusia hanyalah merupakan wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak holeh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Tuhan Semesta Alam.

Kendatipun demikian, manusia diberi kebebasan untuk memberdayakan, mengelola, dan memanfaatkan harta henda sebagaimana yang telah disyariatkan. Adapun kepemilikan manusia terhadap sumber daya alam terbagi menjadi kepemilikan individu dan kepemilikan publik (private and public property). Ingin menguasai dan memiliki harta kekayaan itu, sesuai dengan sifat dasar manusia. Karena itu, syariah Islam membenarkan kepemilikan individu, tetapi tidak hersifat mutlak. Terlebih dalam mencari, mengelola, dan membelanjakan harta harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tidak holeh menghalalkan segala cara yang merugikan pihak lain dan dapat mengganggu kemaslahatan bersama.

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi syariah. Karena Tuhan telah menciptakan segala sesuatu itu dengan seimbang. Salah satu wujud keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan public sebagai penyeimbang kepemilikan individu. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang secara asal telah ditentukan oleh syariah. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Segala komoditas dan jasa yang dapat menciptakan ataupun menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama merupakan barang publik yang tidak butuh dimiliki secara individu (public goods). Kepemilikan public goods dapat didelegasikan kepada pemerintah ataupun instansi lain yang mempunyai nilai-nilai amanah dan responsibility (tanggung jawab) yang dapat dibenarkan oleh syariah.

Yang terakhir adalah kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, Hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi syariah itu, di mana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti, kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Menurut Metwally, prinsip-prinsip ekonomi syariah itu secara aris besar dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Dalam ekonomi syariah, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
  2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu diatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua. Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
  3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
  4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep mi berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali indu stri yang merupakan kepentingan umum.
  5. 5)           Dalam ekonomi syariah, pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dan teman, perusahaan perorangan, pemenintah ataupun institusi lain dilarang (diharamkan).

Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno. Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk praktek bunga. Dalam Perjanjian Lama, larangan riba juga tercantum dalam Leviticus 25:27.

Dalam ekonomi syari’ah, dikotomi sektor moneter dan riil tidak dikenal. Sektor moneter dalam definisi ekonomi Islam adalah mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar riil, sehingga jika menggunakan istilah konvensional, maka karakteristik perekonomian syari’ah adalah perekonomian riil, khususnya perdagangan. Jual beli atau perdagangan adalah kegiatan bisnis sektor riil. Kegiatan bisnis sektor keuangan tanpa dikaitkan dengan sektor riil adalah aktivitas ribawi yang dilarang dalam ekonomi Islam.

Oleh karena keharusan terkaitnya sektor moneter dan sektor riil, maka perbankan syari’ah mengembangkan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa. Dalam bagi hasil, terdapat bisnis sektor riil yang dibiayai dengan pembagian keuntungan yang fluktuatif. Demikian pula dalam jual beli, ada sektor riil yang mendasari kebolehan penambahan (ziyadah) dalam harta.

Dalam ekonomi syari’ah sistem bagi hasillah (profit and loss sharing) yang kemudian menjadi jantung dari sektor ‘moneter’ syari’ah, bukan bunga. Karena sesungguhnya, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untung atau rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Syari’ah tidak mengenal konsep time value of money, jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam perekonomian.

Ekonomi syari’ah bukan saja menjanjikan kestabilan “moneter” tetapi juga pembangunan sektor riil yang lebih kokoh. Krisis moneter yang telah menjelma menjadi krisis multi dimensi di Indonesia ini, tak dapat diobati dengan varibel yang menjadi sumber krisis sebelumnya, yaitu sistem bunga dan utang, artinya tidak bisa dengan mengutak-atik suku bunga tetapi harus oleh variabel yang jauh dari karakteristik itu, yaitu dengan sistem bagi hasil dalam dunia perbankan dan lembaga finansial lainnya.

PERBEDAAN EKONOMI SYARIAH DENGAN EKONOMI KONVENSIONAL

Sistem ekonomi syari’ah sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, maupun komunis. Ekonomi syari’ah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi syari’ah menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Dalam agama Islam, ekonomi syariah harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

CIRI KHAS EKONOMI SYARIAH

Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Bagi pemeluknya, Islam bukan sekedar ritual, akan tetapi merupakan way of life. Achjar Ilyas dalam tulisannya yang dimuat di Majalah MODAL No. 23 Desember 2004 hal. 62 tentang sistem ekonomi idaman menyebutkan bhawah, dibidang ekonomi, misalnya, ada beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi sebuah sistem ekonomi Islam:

  • Pertama, prinsip halal atau haram (right or wrong). Disini hanya Allah yang berwenan untuk menentukan halal atau haram-nya suatu benda atau kegiatan. Acuannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
  • Kedua, prinsip kemanfaatan (use, utility). Manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan semua yang dikaruniakan Allah dengan memeperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan.
  • Ketiga, prinsip kesederhanaan (moderation). Kegiatan ekonomi, seperti produksi, konsumpsi dan distribusi, harus dilakaukan dengan baik, effisien dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan.
  • Keempat, prinsip kekebabas ekonomi (economic freedom), setiap orang pada dasarnya bebas melakukan kegiatan ekonomi dan profesi apapun dalam koridor yang telah ditetapkan.

Dr. Muhammad Sharif Chaudry dalam Fundamentals of Islamic Economy Sistem mengatakan, selanjutnya dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam ditopang oleh beberapa pilar, diantaranya:

  • Pertama, perbedaan secara tegas antara kegiatan dan barang yang halal dengan yang haram. Kegiatan dan barang yang halal perlu didorong dan dikembangkan; sebaliknya kegiatan dan barang yang haram semestinya dilarang. Diantara hal-hal yang perlu secara tegas dilarang dalam hokum positif yang berlaku serta diberikan sanksi yang berat bila dilanggar adalah perdagangan minuman keras (alcohol) dan narkotika (drugs & narcotics), pelacuran (prostitution), perjudian (gambling), penyuapan (bribery), penimbunan (hoarding) atas kebutuhan pokok serta penggunaan takaran (measuring) dan timbangan (weighing) yang tidak benar.
  • Kedua, pendistribusia kekayaan dan pendapatan yang lebih merata (equitable), terutama dengan jalan menunaikan zakat bagi yang beragama Islam, infak, sedekah, serta hukum waris Islam secara benar dan konsisten. Pendistribusian kekayaan dan pendapat yang berjalan baik akan mendorong social cohesiveness yang selanjutnya juga akan mendorong kemajuan dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
  • Ketiga, penyediaan kebutuhan hidup pokok (essential commodities) untuk setiap anggota masyarakat, baik melalui kebijakan ekonomi yang betul-betul berpihak kepada rakyat banyak maupun dengan menyediakan kebutuhan tersebut dengan harga terjangkau atau gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk keperluan tersebut dapat digunakan hasil dari zakat, infak, sedakah, atau sumber lainnya yang disediakan oleh Negara.
  • Keempat, pelarangan dan pencegahan penumpukan kekayaan pada segelintir masyarakat dan asset produktif. Hal ini jika dibiarkan akan memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dengan segala dampak dan konsekwensinya yang kurang menguntungkan. Selain itu, penumpukan kekayaan dalam bentuk asset yang tidak produktif akan mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatnnya yang pada gilirannya akan merugikan produktifitas dan perekonomian secara keseluruhan.
  • Kelima, penghapusan sistem bunga dalam perekonomian, mengingat terdapatnya persamaan-persamaan mendasar antara sistem bunga dan riba, sedangkan riba dalam agama Islam haram hukumnya.

Jika kelima pilar diatas dilakukan/dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh dalam satu paket akan membawah hasil yang optimal karena masing masing pilar saling berkaitan dan menunjang satu sama lainnya.

PANDANGAN ISLAM TENTANG UANG

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah Muhammad saw telah menyadari kelemahan dan salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (bai’al muqayyadah), di mana barang saling dipertukarkan.

Dalam konsep Islam atau syariah tidak dikenal money demand for speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dan sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Dalam Islam, uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai flow concept. Ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dapandang sebagai komoditas. Dalam konteks syari’ah semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian.

Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip musyarakah atau mudharabah, yaitu bisnis dengan bagi-hasil. Bila ia tidak ingin mengambil risiko karena bermusyarakah atau bermudharabah, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan qard, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

Secara mikro, qard tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meminjamkan. Namun secara makro, qard akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal mi disebabkan karena pemberian qard mem buat velocity of money (percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga pendapatan nasional (national income) meningkat pula. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya. Demikian pula, pengeluaran sedekah juga akan memberikan manfaat yang lebih kurang sama dengan pemberian qard.

Ekonomi syari’ah juga tidak mengenal konsep time value of money, namun ekonomi syari’ah mengenal konsep economic value of time yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Abu Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah Muhammad saw, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh bayar (deferred payment) lebih tinggi daripada harga tunai.

Yang lebih menarik adalah bahwa dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time value of money. Namun karena semata–mata ditahannya hak si penjual barang. Dapat dijelaskan di sini bahwa bila barang dijual tunai dengan untung Rp 500,- maka si penjual dapat membeli lagi dan menjual lagi sehingga dalam satu hari itu keuntungannya adalab Rp 1.000. Sedangkan bila dijual tangguh bayar, maka hak si penjual menjadi tertahan, sehingga dia tidak dapat membeli lagi dan menjual lagi. Akibat lebih jauh dari itu, hak keluarga dan anak si penjual untuk makan malam pada hari itu tertahan oleh pembeli. Untuk alasan inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi kewajibannya (menyerahkan barang), maka Islam membolehkan penetapan harga tangguh lebih tinggi daripada harga tunai.

FINANSIAL MENGIKUTI SEKTOR RIIL

Dalam konsep ekonomi syari’ah, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi syari’ah, jumlah uang yang beredar ditentukan dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yakni ditentukan oleh banyaknya permintaan akan uang di sektor riil. Atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam ekonomi syari’ah, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil. Inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis.

KESIMPULAN

Konsep ekonomi dunia saat ini yang tengah mengalami krisis kepercayaan diri seiring dengan tumbangnya fundamental ekonomi beberapa negara-negara besar. Amerika yang dianggap sebagai negara paling mapan perekonomiannya, pelan namun pasti mulai meluncur bebas pada kehancuran. Prinsip ekonomi kapitalis yang selama ini dibanggakan kesahihannya, mulai dipertanyakan lagi. Salah satu yang dilirik adalah sistem ekonomi syari’ah yang menawarkan konsep keadilan bagi semua pelaku bisnis.

Dalam sistem ekonomi syariah ini, salah satu yang menonjol bertolak belakang dengan konsep ekonomi yang saat ini berkembang adalah ketiadaan sistem bunga pada transaksi ekonomi. Sistem bunga ini awalnya dikemukakan oleh Marshall, sebagai pelopor aliran Klasik. Menurutnya, suku bunga dan tabungan saling berkaitan. Makin tinggi suku bunga, maka voume tabungan akan meningkat.

Dalam pendapat JM. Keyness sebagai bapak kapitalis dunia melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and  Money, gagasan Marshall itu dibantahnya. Menurut Keyness, volume tabungan pada dasarnya tergantung pada tingkat investasi. Semakin tinggi suku bunga, maka tingkat investasi akan merosot. Karena orang akan lebih memilih menanamkan modal yang dimilikinya ke dalam bentuk tabungan daripada berinvestasi, dimana akan menghasilkan keuntungan tanpa ada resiko.

Terlihat di sini bahwa kedua aliran tersebut nampak melihat suku bunga merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian. Sementara dalam perekonomian Islam, segala transaksi yang menggunakan unsur bunga atau riba, digolongkan ke dalam kategori haram atau dilarang. Sebagai gantinya, digunakanlah sistem perjanjian bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian dari sebuah transaksi untuk mengganti sistem bunga.

Prinsip keadilan inilah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi syariah dalam menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Bahwa manusia haruslah berusaha dalam upaya mendapatkan uang, bukan dengan mengandalkan bunga dari sebuah transaksi. Hal ini pun diakui oleh seorang Keynes dalam bukunya tersebut. Bahwa menurutnya “Suatu Masyarakat yang teratur sebagaimana mestinya”, dilengkapi oleh sumber daya teknik modern yang penduduknya tidak cepat bertambah harus mampu menurunkan efisiensi marjinal modal menjadi nol dalam satu generasi.

REFERENSI:

  1. M.Rusli Karim (Editor), Berbagai Aspek Ekonomi Islam, P3EI UII Yogyakarta, PT.Tiara Wacana, YK-1992.
  2. Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, Terjemahan Ansori Umar Sitanggal, Al-Ma’arif Bandung-1985.
  3. Lembar Jum’at Al-Miqyas – Edisi 71: Suku Bunga Tinggi atau Rendah Sama Saja, Forum Studi Al-Ummah, YK-1996.
  4. Afzal-Ur-Rahman, Doktrin Ekonomi Islam.
  5. Sayid Sabiq, Unsur Dinamika Islam.
  6. Dr.Budiono, Ekonomi Mikro, BPFE-UGM.
  7. Mitsuo Nakamura, et al, Muhammadiyah Menjemput Perubahan, tafsir baru gerakan social-ekonomi-politik, P3SE STIE Ahmad Dahlan, Jakarta dan Penerbit Buku Kompas, 2005.
  8. John Maynard Keynes, “The World After Communism”, 1995
  9. Dr. Muhammad Sharif Chaudry, Fundamentals of Islamic Economy Sistem, 2003