Adalah Van Peursen yang membagi peradaban dalam tiga tahap: mitis, ontologis dan fungsional. Peradaban mitis memiliki ciri manusia yang dikuasai alam seperti pada saat manusia menyembah matahari, objek-objek keramat (dinamisme), menyembah roh (animisme), dan secara ekonomi menggunakan sistem pertanian ladang berpindah.

Peradaban ontologis adalah manusia sudah mempunyai jarak dengan alam, namun peradaban masih statis tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seperti pertanian dengan ladang tetap, tapi dengan produktivitas stagnan, pertumbuhan penduduk tinggi tanpa pengendalian KB, industri masih bersifat manual dan seterusnya. Dua peradaban ini berkembang sebelum revolusi industri dan Renaissance di Eropa.

Sementara peradaban fungsional adalah manusia telah menguasai alam dengan penggunaan iptek dengan kemampuan eksplorasi dan eksploitasi berkat penggunaan teknologi informasi seperti berkembang sejak akhir abad ke-20 hingga saat ini. Peradaban fungsional telah menciptakan kemakmuran material yang tinggi di Eropa dan menyebar ke negara-negara luar Eropa (Kanada, Australia, Selandia Baru dan AS), yang secara umum disebut sebagai Peradaban Barat.

Selain itu, peradaban fungsional juga menciptakan kemajuan iptek dan sistem kehidupan yang lebih mudah dan efisien. Sukses peradaban fungsional ini, oleh para pemikir dan teoretisi negara-negara Barat, kemudian dijadikan landasan pengembangan ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu sosial, politik dan ekonomi beserta teknologi yang menopangnya. Juga dengan menciptakan model pembangunan yang replicable untuk negara-negara yang mereka jajah (kolonial) dan negara-negara berkembang yang secara tak langsung masih juga terjajah (pascakolonial) atau neokolonial dewasa ini.

Tapi harus dicatat sebelum terjadi Renaissance Eropa, sebenarnya perkembangannya didahului oleh tiga revolusi, yakni revolusi teologis yang melahirkan sekularisme yang menempatkan agama menjadi sekedar urusan pribadi, revolusi iptek pascarevolusi industri di Inggris yang kemudian menjadikan revolusi ekonomi yang menciptakan kemakmuran Eropa seperti telah disebutkan.

Revolusi ketiga adalah revolusi sosial-budaya, sosial-politik dan ketatanegaraan pasca- Revolusi Prancis yang menghabisi para tuan tanah, penguasa agama (gereja) dan kaum feodal yang ketiganya dianggap menghalangi prinsip-prinsip la Fraternite (persaudaraan), la Solidarite (kesetiakawanan sosial), dan l’Egalite (kesetaraan sosial).

Antroposentrisme

Dalam filsafat ilmu pengetahuan, salah satu konsekuensi peradaban Barat modern adalah lahirnya filsafat “manusia sebagai pusat segala-galanya” (antropocentrism & rationalism yang Eurocentrism). Dari sinilah akar peradaban modern yang western- bias mengamami kemajuan amat pesat dengan hegemoni hampir di segala bidang termasuk pemikiran. Prinsipnya adalah to have, to exploite and to growth secara tak terbatas.

Filsafat antroposentrisme yang mendasari hampir seluruh bangunan peradaban modern ini adalah cikal bakal hegemoni Barat yang telah menciptakan era kolonialisme (abad ke-15 hingga tahun 1960-an), era developmentalism pada masa Perang Dingin (1960-an hingga 1980- an) dan era “hyper-globalisme” (1980-an hingga sekarang). Segala macam pengembangan iptek, agenda riset, kebijakan dan program pembangunan hampir 100% tak lepas dari dasar filsafat antroposentrimerasionalisme ini.

Di samping sukses tersebut, muncul pula dampak negatif filsafat antroposentrisme bagi manusia dan kemanusiaan. Salah satu yang paling penting adalah penderitaan di negaranegara dunia ketiga yang dijajah oleh Barat. Konsekuensi lain atas antroposentrisme terjadi pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan bahkan pada ranah pemikiran. Di bidang sosial terjadi kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan massal.

Di bidang politik, muncul ketergantungan militer dan “rezim pelindung” bagi pemerintahan yang korup. Di bidang ekonomi, muncul perangkap utang (debt trap), bubble economy yang spekulatif dan ribawi. Tak kalah penting, kerusakan ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali. Di ranah pemikiran,muncul hegemoni Barat melalui developmentalisme maupun hyperglobalisme.

Hampir semua elite (para penguasa, perencana, birokrat maupun ilmuwan) di dunia ketiga umumnya belajar ke Eropa, AS atau negaranegara Barat untuk mendalami ilmu-ilmu dasar, sosial, budaya, politik dan ekonomi hingga rekayasa pembangunan. Dengan demikian, proses hegemoni dan subordinasi negara-negara dunia ketiga oleh negara-negara Barat tersebut, amat sangat sistematis. Upaya untuk melakukan counter-culture terhadap hegemoni dan subordinasi cukup sengit.

Misalnya di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga 1980- an ilmuwan mulai menyuarakan apa yang disebut “pribumisasi ilmu-ilmu sosial”. Jika di Barat ada Orientalisme, yakni bagaimana Barat menafsirkan fenomena Timur dalam kacamata dan kepentingan Barat (misal Snouckisme di zaman penjajahan Belanda), lantas di dunia Timur dilawan dengan oksidentalime atau menafsirkan fenomena Barat oleh kacamata Timur (seperti penafsiran Barat dan Kristen oleh kacamata Islam yang dilakukan Hassan Hanafie, seorang ilmuwan Mesir yang hidup di Paris).

Yang paling mutakhir adalah upaya Profesor Syed Faris Alatas dari Malaysia yang menerbitkan buku Alternative Discorse in Asian Social Science: Response to Eurocentrism (2006) dalam rangka mengimbangi kecenderungan hegemoni epistemonologis Barat (Eropa) dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial. Alatas berupaya mewacanakan urgensi pengembangan ilmu-ilmu sosial berbasiskan Asia yang lebih religius dalam pengembangan masyarakat dan pembangunannya.

Namun, upaya-upaya para ilmuwan dunia ketiga tersebut masih jauh dari berhasil. Bahkan dalam arti praksis, terjadi dilema. Misalnya pada isu untuk mengurangi kecenderungan over-exploitation sumber daya alam dengan cara mengurangi penggunaan teknologi kimia-biologis dan kembali pada alam (back to nature) dengan pertanian organik. Perubahan ini bertujuan mengurangi kerusakan ekologis akibat penerapan filsafat fungsionalisme.

Dalam arti praktis dan jangka pendek, kalau pertanian organik dilakukan secara massal bisa terjadi defisit pangan dan kelaparan massal secara nasional maupun global karena skala ekonominya yang tak akan mampu menjawab pemenuhan kebutuhan nasional maupun global. Namun upayaupaya ini harus diteruskan demi penyelamatan manusia dan kemanusiaan dari skenario kiamat yang dipercepat (doomsday- scenario-accelerated). Wallahu ‘alam bissawab (*)

*) Tulisan Didin S Damanhuri, Guru Besar Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB, Pengajar STEI Tazkia.