Makalah Tentang Pelaksanaan UUD 1945


Kali ini tugas buat anak-anak Teknik Industri Semester I Universitas Borobudur adalah menyusun makalah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Judulnya bebas, yang penting sesuai dengan tema atau topik yang diminta sama Dosen.

Bahasannya sangat luas; pake mesin pencari seperti Google, atau Yahoo kita mudah menemukanya, bahkan contoh makalahnya ada yang sudah siap di dunia maya. Pertanyaanya, apakah semudah itu kita menyelesaikan tugas kuliah? Bisa saja itu adalah menghemat waktu kita, toh bahasannya juga itu-itu saja.Usaha adalah hak setiap manusia, dan dari hasil usaha tersebut manusia akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan bermanfaat untuk saat ini atau saat yang akan datang. Jika kita ambil materi orang atau download makalah yang sudah pernah dibuat di dunia maya kemudian kita kumpulkan sebagai penyelesaian tugas, lantas pelajaran apa yang kita ambil?

Jika persoalannya, “kita memang sudah download, kemudian kita baca dengan seksama, dan saya mengerti isi dari makalah tersebut, atau sama seperti yang ada dalam pikiran kita” maka bisa jadi ini dimaklumi. Mengapa? Karena apa yang dipublikasikan artinya untuk berbagi atau dibagi dengan yang lain. Tujuanya biar yang lain tahu.

Sebagai insan yang bijaksana dan menghargai orang lain, maka adalah baik ketika kita mencantumkan sumber datanya, nara sumbernya atau referensinya. Karena bagaimanapun juga kita bisa karena hasil usaha orang lain juga.

Kembali kepada Tugas Kuliah, akhirnya sudah diputuskan bahwa bahasanya makalahnya nanti adalah:

  1. Naskah UUD 1945
  2. Sejarah UUD 1945
  3. Pereode Pelaksanaan UUD 1945
  4. Substasi UUD 1945 sebagai Cita Cita Luhur Bangsa Indonesia
  5. Pelaksanaan Setelah Amandemen UUD 45 yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
  6. Pelaksanaan Terhadap Sistem Pemerintahan Negara sebagai Motor Penggerak Pembangunan Untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Bangsa.
  7. Pelaksaanan Kebijakan Pemerintah Guna Mewujudkan Cita Cita Luhur tersebut
  8. Kesimpulan & Saran

Semoga makalah ini bisa selesai ontime sesuai yang diharapkan, selain waktu yang sibuk untuk bekerja.

Posted with WordPress for BlackBerry.

About these ads

Tentang Muhammad Burhanuddin

Simple, relax, easy going, maybe patient, quiet, sympathetic, maybe kind, always keep emotion hidden, and does not get upset easily. Easy to get along with, I'm a good lister, compassionate and concern, peaceful and agreeable, and normally I avoid conflicts.

Posted on 14 Desember 2010, in PPKN. Bookmark the permalink. 7 Komentar.

  1. UUD 1945 adalah undang-undang yang mendasari kehidupan dan peraturan-peraturan dalam berbangsa di Indonesia. Amandemen adalah suatu penambahan atau perbaikan terhadap sesuatu hal (dalam kasus ini 1945) agar menjadi lebih baik dan sempurna tanpa mengubah atau mengganti isinya.

    Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk menemukan sistem pemerintahan negara yang lebih mampu merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa yaitu suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Bahwa sudah menjadi tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

    Dan yang terakhir, Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan perbaikan Kehidupan Nasional hendaklah ditetapkan dan dilaksanakan dengan maksud memberikan arah untuk pembangunan dan menanggulangi krisis serta melaksanakan amanat reformasi menyeluruh dengan tujuan terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkannya hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita – cita luhur para pendiri bangsa Indonesia.

  2. Makalah sudah di update dan ditambahi dengan materi presentasi tentang pelaksanaan UUD 1945, termasuk setelah amandemen 1998.
    https://www.box.net/shared/a24jteyirh

  3. Pertanyaannya:
    1) Apa keuntunganya presiden dipilih langsung oleh rakyat dan presiden yang dipilih oleh anggota DPR/MPR?
    2) Konon khabarnya UUD 1945 tidak boleh diamandemen, dan bisa jadi amanedemen UUD 1945 adalah inkonstitusional.
    Mohon tanggapanya…

    • Dalam suatu sistim pemerintahan Presidensil seperti Indonesia, kedudukan Presiden sangat penting. Presiden memegang posisi kunci dalam menentukan keputusan-keputusan bersifat nasional atas nama dua ratus juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu proses pemilihan Presiden harus mampu menghasilkan seorang Presiden yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

      Kelebihan Pemilihan Presiden Langsung

      Pemilihan Presiden langsung diharapkan akan mengurangi distorsi-distorsi yang dimasalah-masalah yang dihadapi pada Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh MPR. Beberapa kelebihan dari sistim ini ialah :

      Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Legitimasi, merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Seperti kita ketahui, krisis legitimasi yang telah menggerogoti negara kita telah mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan.

      Presiden terpilih tidak perlu terikat pada konsesi pada partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya. Artinya, Presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila Presiden terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan parpol, maka kabinet yang dibentuk cenderung merupakan kabinet koalisi parpol dan bukan kabinet kerja. Padahal pada masa krisis ekonomi seperti sekarang ini, yang kita perlukan adalah kabinet kerja.

      Sistim ini menjadi lebih accountable dibandingkan sistim yang sekarang digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang tidak seluruhnya merupakan anggota terpilih hasil Pemilu. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Apabila Presiden yang terpilih ternyata kemudian tidak memenuhi harapan rakyat, maka pada pemilihan berikutnya, kandidat yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.

      Checks and Balances antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dapat lebih seimbang karena di masa yang akan datang, anggota lembaga legislatif juga akan dipilih langsung.

      Kriteria calon Presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

      Keberatan-keberatan terhadap Sistim Pemilihan Presiden Langsung

      Meskipun Sistim Pemilihan Presiden Langsung mempunyai banyak kelebihan, masih ada beberapa pihak yang keberatan terhadap Sistim tersebut karena :

      Adanya keraguan bahwa rakyat Indonesia sudah siap untuk menerapkan sistim ini pada Pemilihan Presiden yang akan datang pada tahun 2004. Alasan utama ialah karena tingkat pendidikan serta kesadaran politik yang masih rendah, tingkat emosional rakyat yang cenderung tinggi, serta masih adanya konflik bersenjata bernuansa SARA di beberapa wilayah di Indonesia.

      Sistim ini memberi peluang untuk menguntungkan:
      a. Kandidat dari partai besar dengan dana besar
      b. Kandidat yang karismatis
      c. Kandidat dari Pulau Jawa

      Memperlemah kedudukan MPR :
      a. Apa tugas utama MPR apabila wewenang Pemilihan Presiden tidak lagi berada di tangan MPR ?
      b. Kepada siapakan Presiden bertanggungjawab apabila Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR ?

      Memperlemah kedudukan DPR :
      Pemilihan Presiden langsung akan memperkokoh kedudukan dan legitimasi terhadap Presiden sehingga kemungkinan besar akan memperlemah posisi DPR.

      Sistim pemilihan ini akan memakan biaya besar, tidak saja bagi partai-partai politik yang menominasikan kandidatnya, tetapi juga bagi rakyat dan negara karena sedikitnya harus ada dua pemilihan umum berskala besar, yang pertama adalah pemilihan anggota DPR/MPR dan yang kedua adalah pemilihan Presiden.

      Sistim pemilihan langsung perlu diterapkan di tingkat lokal terlebih dahulu atau untuk lembaga legislatif terlebih dahulu sebelum dilaksanakan untuk pemilihan Presiden.

      ——————————-
      1) Lihat artikel oleh Surin Maisirod, “Changing Forms of Democracy in Asia ? Some Observations on the Thai and Philippine Constitutions,” Asian Studies Association of Australia, Vol. 23 No. 3, September 1999.

      Referensi:
      http://www.cetro.or.id/pustaka/ppl4.html

    • Tentang pertanyaan “Konon khabarnya UUD 1945 tidak boleh diamandemen” adalah menyesatkan. Berikut petikan kata-kata Ir. Soekarno dalam sidang PPKI 1945(*1

      ..Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, yang singkat, cekak aos hanya mengenai pokok-pokok saja dan tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa UndangUndang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah UndangUndang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat UndangUndang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

      Begitu juga dengan tanggapan anggota PPKI lainya, Pak Iwa Koesoema Soemantri:

      Salah satu perubahan yang akan saya tambahkan, yang saja usulkan, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Di sini belum ada artikel tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan itu menurut pendapat saya masih perlu diadakan…

      Pada masa Orde Baru, merubah UUD 1945 adalah HARAM dan wacana perubahan UUD 1945 semacam ini sangat jarang dilakukan di muka umum, karena dapat terkena ketentuan Undang-Undang (UU) No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang sekarang sudah dicabut.

      Salah seorang Menteri yang sangat berpengaruh pada masa tersebut, bahkan pernah menyatakan bahwa jika ada yang bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, maka ia harus bla… bla… bla…

      —————
      Muhammad Yamin, Naskah Perslapan undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), hal. 410; Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, eds. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Perslapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Me! 1945 22 Agustus 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hal. 544.

      Referensi:
      http://www.cetro.or.id/pustaka/puud45satya.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 70 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: